Pertanyaan sekaligus kritik mas Bhima Yudhistira selaku ekonom menarik. Rakyat macam kita perlu belajar sungguh-sungguh memahami persoalan ekonomi semacam ini.

Pemerintah ngutang itu fakta. Semua rezim pemerintahan itu ngutang, sebab pemasukan yang ada belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran. Masalahnya, bagaimana cara ngutangnya dan bagaimana penggunaanya agar memberikan manfaat jangka panjang bagi pembangunan.

Rezim-rezim sebelumnya, cara ngutangnya lebih senang pinjam langsung kepada kreditur, baik domestik maupun asing. Utang-utang semacam ini biasanya jelas tujuannya, sebab kreditur juga tidak mau asal memberi hutang. Utang-utang ini jelas peruntukannya dan diawasi penggunaannya oleh pihak kreditur. Selain itu, bunga utang yang begini umumnya kecil.

Sementara rezim saat ini, cara ngutangnya adalah lebih banyak menerbitkan surat berharga negara (SBN). Utang model begini memang lebih cepat dapat uang. Ia langsung masuk menjadi bagian APBN dan tidak diikat persyaratan seperti utang langsung ke kreditur, seperti yang dijelaskan pada paragraf sebelumnya. Namun perlu diketahui, utang dengan penerbitan SBN ini bunganya lebih tinggi. Ya jelas dong, karena itu untuk menarik para pembeli surat utang, mereka perlu diiming-imingi dengan imbalan yang besar.

Lebih jauh lagi, mas Bhima menelanjangi bahwa ternyata belanja APBN pada ranah infrastruktur ternyata tidak meningkat cukup besar. Justru belanja pegawai dan konsumsi lainnya yang meningkat lebih besar dari ranah infrastruktur. Artinya pembiayaan pembangunan infrastruktur yang dijalankan sebenarnya tidak sebanding dengan besarnya utang yang dibuat. Di sinilah tanda tanya besarnya, uang itu pada mengalir ke mana?

Ketika pertanyaan sekaligus kritik semacam itu diajukan, pihak pemerintah belum bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Politikus yang diundang cuma muter-muter ke sana kemari. Wajar saja, sebab menurut para ekonom yang waras, alternatif pembiayaan yang lebih aman dan penggunaan anggaran yang efektif dan efisien sebenarnya masih bisa dijalankan jika pemerintah mau mengusahakannya. Tapi ternyata jalan itu tidak ditempuh. Kenapa? Lagi-lagi pertanyaannya begitu.

Sebenarnya kita bisa menebak jawabannya. Sebab pemerintahan dijalankan oleh politikus. Politikus kita umumnya pemburu rente. Bahkan ada beberapa politikus itu ternyata cuma centheng para juragan. Jadi …….

Surakarta, 8 Februari 2019

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.