Pada fitrahnya setiap orang itu tidak mau diatur oleh orang lain, kecuali jika orang lain yang mengaturnya memiliki kewibawaan besar sebagaimana para Nabi. Sehingga kepatuhannya pada pengaturan orang itu karena dilandasi kepercayaan yang tinggi pada orang itu sebagai representasi dari kepengaturan Allah atasnya.

Cuma entah bagaimana ceritanya, orang-orang zaman sekarang itu sangat terobsesi untuk menjadi pengatur orang lain, bukan menjadi rekan sejajar yang bisa saling bertukar informasi yang menyadarkan akan pentingnya kepemimpinan diri sendiri. Yakni kepemimpinan kolektif untuk saling membantu dan tidak saling merusak dalam koridor keimanan.

Itulah mengapa wacana negara semacam ini menjadi sangat dominan melebihi wacana kemanusiaan. Sehingga umat Islam pun turut memercayai bahwa negara, apalagi model negara sekular saat ini sebagai sesuatu yang “wajib” ada. Demokrasi semacam ini juga “wajib” ada. Dan berbagai aturan yang ada ditelan sebagai sesuatu yang “wajib” ada, tanpa berani mempertanyakan dan mengajukan alternatifnya.

Pernahkah kita berimajinasi tentang sebuah masyarakat Islam yang bentuknya komunitas-komunitas di mana masing-masing berdiri dalam kerukunan, masing-masing keluarga/trah menunaikan kewajiban pemeliharaan bagi anggota keluarga mereka yang miskin. Mereka bersekutu satu sama lain dalam ikatan yang dibangun oleh sistem masjid dan permusyawaratan yang ada di dalamnya.

Dan saya yakin, narasi kepemimpinan semacam ini jarang diserukan para ulama zaman sekarang. Padahal itu adalah salah satu cara efektif untuk membuat umat Islam mandiri, berdikari, dan siap tempur jika kemerdekaan dirinya diusik. Jadi setiap umat Islam memiliki kemerdekaan dan ukuran harga dirinya tanpa harus nunggu fatwa. Begitu prinsipnya diusik, caruk (kata orang Madura).

Di Indonesia, potensi untuk mewujudkan tatanan masyarakat semacam itu masih terbuka lebar. Masyarakat yang memiliki kesadaran komunitas yang tinggi akan mampu tegak berdiri dan berdikari tanpa banyak menebar permusuhan dengan negara. Komunitas adalah strategi untuk mengembalikan kesadaran identitas dan memberi perimbangan kekuasaan negara yang saat ini memasuki semua lini kehidupan.

Jika kita kembali kepada Pancasila, esensi penyelenggaraan negara ada pada sila keempat. Yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh HIKMAT KEBIJAKSANAAN dalam PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN. Kedua hal itu telah diganti dengan kerakyatan yang ditentukan oleh JUMLAH SUARA TERBANYAK dalam MEKANISME VOTING. Dan anehnya, protes-protes mengenai ini tidak pernah terjadi. Bahkan untuk menggerakkan 1 juta orang demo memprotes pelanggaran sila keempat ini sulit. Apalagi menyaingi demo 411 kemarin. Padahal sila keempat adalah pengamalan Islam yang sangat nyata dalam kepemimpinan.

Tapi apa boleh buat, umat Islam sampai sekarang masih tetap terkurung dalam demokrasi ala AS yang menuhankan suara terbanyak dan mekanisme voting. Maka partai-partai Islam sekalipun tetap terbawa arus untuk mencari dukungan suara terbanyak dengan cara voting. Hingga tak jarang ada politisinya yang tingkahnya tidak jauh berbeda dengan politisi dari partai lain.

Ngawen, 19 November 2016

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.